Sejak tahun 2014, Pemerintah
gencar menjalankan proyek 35.000 MW. Hingga tahun ini pembangunan megaproyek
ini sudah berjalan bertahap demi tahap dan menghabiskan dana sangat besar. Dana
besar ini mayoritas digunakan untuk pembanguan pembangkit di seluruh wilayah
Indonesia. Dana paling besar dialokasikan ke pembangunan di daerah Indonesia
Timur. Hal ini disebabkan banyak faktor. Diperkirakan dana yang dibutuhkan untuk
pembangunan pembangkit di wilayah Indonesia Timur dalam 10 tahun ke depan,
pemerintah membutuhkan setidaknya US$ 11,5 miliar atau setara dengan Rp. 152 triliun.
Semenjak dicanangkan oleh
Presiden Joko Widodo, megaproyek pemerintah membangun pembangkit listrik
berdaya 35.000 MW sudah menyedot dana besar. Dalam perencanaan jangka pendek,
wilayah Indonesia bagian timur menjadi fokus utama dalam pembangunan
pembangkit. Hal ini mengingat pasokan listrik yang terbatas di willayah
tersebut. Hal yang membuat pembangunan proyek ini, adalah potensi investasi di
wilayah Indonesia timur yang belum termanfaatkan dikarenkan pasokan listrik
sebagai infrastruktur vital belum memadai.
Diperkirakan kebutuhan dana untuk membangun
pembangkit listrik di Indonesia Timur dalam 10 tahun ke depan mencapai US$ 11,5
miliar atau setara dengan Rp 152 triliun. Jumlah itu belum termasuk biaya membangun
transmisi listrik. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun
2016, pemerintah bersama PT PLN Persero memperkirakan kebutuhan dana untuk
membangun jaringan listrik di wilayah Indonesia Timur sejak 2016 hingga tahun
2025 mendatang mencapai US$ 21,7 miliar. Rata-rata membutuhkan dana US$
2,2 miliar per tahun, tidak termasuk proyek IPP (Independent Power Plant atau
pembangkit litsrik swasta).
Dalam perencanaan pembangunan pembangkit membutuhkan
US$ 11,5 miliar, sistem penyaluran US$ 6 miliar dan sistem distribusi US$ 4,2
miliar. Mayoritas kebutuhan dana investasi untuk membangun pembangkit listrik
itu terfokus pada tahun ini hingga 4 tahun ke depan sebesar US$ 1,4 miliar
tahun ini dan US$ 2 miliar tahun depan. Kemudian, US$ 2 miliar tahun 2018 dan
menurun menjadi US$ 1,1 miliar pada 2019. Sesuai dengan program percepatan
pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) secara nasional, yang
dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2014 hingga 2019 nanti. Selain itu,
pasca 2019 mendatang, proyek-proyek pembangkit listrik swasta juga akan
semakin dominan.
Pembangunan pembangkit listrik di Indonesia Timur didanai
salah satunya dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima PLN.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Perubahan 2016 yang memuat alokasi penambahan PMN kepada PLN
sebesar Rp 13,5 triliun. Selain itu, dana PMN juga buat membangun
transmisi dan distribusi listrik. Prioritas penggunaan PMN memang untuk
medistribusikan listrik tegangan 20 kV ke bawah yang digunakan oleh masyarakat
di daerah terpencil dan terluar.
Di sisi lain, Direktur Perencanaan PLN Nieke Widyawati
menuturkan menuturkan bahwa Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) merupakan
salah satu pembangkit yang tepat untuk dibangun di wilayah Indonesia Timur. Hal
ini dikarenakan Pulau Jawa-Bali telah menganut sistem interkoneksi, di mana PLN
akan membeli listrik dari energi yang lebih murah yaitu
batubara. Sedangkan, untuk luar Jawa-Bali, belum menggunakan sistem interkoneksi.
Jadi, PLN akan fokus meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah-daerah
terpencil, bahkan sampai ke bagian Timur Indonesia, tanpa melihat harga yang
paling murah.