PLN Butuh Rp. 152 Triliun Untuk Bangun Pembangkit di Indonesia Timur

Sejak tahun 2014, Pemerintah gencar menjalankan proyek 35.000 MW. Hingga tahun ini pembangunan megaproyek ini sudah berjalan bertahap demi tahap dan menghabiskan dana sangat besar. Dana besar ini mayoritas digunakan untuk pembanguan pembangkit di seluruh wilayah Indonesia. Dana paling besar dialokasikan ke pembangunan di daerah Indonesia Timur. Hal ini disebabkan banyak faktor. Diperkirakan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit di wilayah Indonesia Timur dalam 10 tahun ke depan, pemerintah membutuhkan setidaknya US$ 11,5 miliar atau setara dengan  Rp. 152 triliun.

Semenjak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, megaproyek pemerintah membangun pembangkit listrik berdaya 35.000 MW sudah menyedot dana besar. Dalam perencanaan jangka pendek, wilayah Indonesia bagian timur menjadi fokus utama dalam pembangunan pembangkit. Hal ini mengingat pasokan listrik yang terbatas di willayah tersebut. Hal yang membuat pembangunan proyek ini, adalah potensi investasi di wilayah Indonesia timur yang belum termanfaatkan dikarenkan pasokan listrik sebagai infrastruktur vital belum memadai.

Diperkirakan kebutuhan dana untuk membangun pembangkit listrik di Indonesia Timur dalam 10 tahun ke depan mencapai US$ 11,5 miliar atau setara dengan Rp 152 triliun. Jumlah itu belum termasuk biaya membangun transmisi listrik. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2016, pemerintah bersama PT PLN Persero memperkirakan kebutuhan dana untuk membangun jaringan listrik di wilayah Indonesia Timur sejak 2016 hingga tahun 2025 mendatang mencapai US$ 21,7 miliar. Rata-rata membutuhkan dana US$ 2,2 miliar per tahun, tidak termasuk proyek IPP (Independent Power Plant atau pembangkit litsrik swasta).

Dalam perencanaan pembangunan pembangkit membutuhkan US$ 11,5 miliar, sistem penyaluran US$ 6 miliar dan sistem distribusi US$ 4,2 miliar. Mayoritas kebutuhan dana investasi untuk membangun pembangkit listrik itu terfokus pada tahun ini hingga 4 tahun ke depan sebesar US$ 1,4 miliar tahun ini dan US$ 2 miliar tahun depan. Kemudian, US$ 2 miliar tahun 2018 dan menurun menjadi US$ 1,1 miliar pada 2019. Sesuai dengan program percepatan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) secara nasional, yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2014 hingga 2019 nanti. Selain itu, pasca 2019 mendatang, proyek-proyek pembangkit listrik swasta juga akan semakin dominan.

Pembangunan pembangkit listrik di Indonesia Timur didanai salah satunya dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima PLN. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 yang memuat alokasi penambahan PMN kepada PLN sebesar Rp 13,5 triliun. Selain itu, dana PMN juga buat membangun transmisi dan distribusi listrik. Prioritas penggunaan PMN memang untuk medistribusikan listrik tegangan 20 kV ke bawah yang digunakan oleh masyarakat di daerah terpencil dan terluar.

Di sisi lain, Direktur Perencanaan PLN Nieke Widyawati menuturkan menuturkan bahwa Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) merupakan salah satu pembangkit yang tepat untuk dibangun di wilayah Indonesia Timur. Hal ini dikarenakan Pulau Jawa-Bali telah menganut sistem interkoneksi, di mana PLN akan membeli listrik dari energi yang lebih murah yaitu batubara. Sedangkan, untuk luar Jawa-Bali, belum menggunakan sistem interkoneksi. Jadi, PLN akan fokus meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah-daerah terpencil, bahkan sampai ke bagian Timur Indonesia, tanpa melihat harga yang paling murah.