Cara Pengajuan Permohonan Informasi Kepada PLN

Berbicara mengenai keterbukaan informasi, merupakan suatu kewajaran di era saat ini. Setiap individu, kelompok, korporasi dapat secara bebas mengakses informasi mengenai apapun, kapanpun dan dimanapun. Begitulah keniscayaan suatu informasi. Bahkan korporasi sekalipun dituntut untuk memberikan keleluasaan informasi kepada publik. Seperti yang tercantum dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) nomor 14 tahun 2008.

Santika Aristi, staf bidang komunikasi korporat PLN Pusat menuturkan sejumlah pengalamannya yang berkaitan dengan proses penyelesaian permohonan informasi publik di Kantor Pusat. Wanita yang pernah malang-melintang di dunia jurnalisme ini mengaku pelayanan informasi publik PLN sudah sangat baik.

Bagaimana cara publik dapat mengajukan permohonan informasi kepada PLN?

Publik dapat mengetahui informasi PLN dengan cara mengisi formulir yang tersedia di kantor pusat atau di Internet, dalam waktu 10 hari sejak diterimanya permohonan akan dilakukan proses pengecekan oleh PPID, apakah informasi tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Jika tidak, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) akan memberikan saran kepada pemohon info tentang badan publik yang memiliki info yang diinginkan.

Data-data apa saja yang dapat diakses oleh publik?

Semua data dapat diakses kecuali data-data yang diatur oleh undang-undang. Pernah ada kasus salah satu LSM meminta informasi yang dikecualikan oleh undang-undang seperti data pelanggan, data dan alamat mitra PLN, secara teknis kami memberikan respon terhadap permohonan dari LSM tersebut akan tetapi kami tidak dapat memberikan informasi yang diminta.

Contoh kasus apa yang pernah terjadi dalam prosedur permohonan pengajuan informasi kepada PLN?

Waktu itu pernah ada masyarakat yang meminta dokumen AMDAL PLN namun dia tidak menjelaskan kepentingan serta kapabilitas dia untuk meminta data tersebut, sehingga kami pun tidak memberikan informasi tersebut. Pada dasarnya kami akan selalu memberikan jawaban serta respon permohonan informasi pelanggan asal mereka mengisi formulir permohonan dengan benar dan informasi yang ingin diketahui pun sesuai dengan undang-undang.

Bagaimana sih alur menjawab pertanyaan dari masyarakat?

Setelah kita terima kemudian dilakukan konfirmasi kepada bidang yang bersangkutan, kalau dari unit ya kita kirim surat untuk konfirmasinya, kemudian dokumen didapat untuk selanjutnya diolah dan akhirnya memberikan respon kepada masyarakat.

#HumasPLNProject #PLNUdiklatBogor #SiswaPrajabatan

PLN Butuh Rp. 152 Triliun Untuk Bangun Pembangkit di Indonesia Timur

Sejak tahun 2014, Pemerintah gencar menjalankan proyek 35.000 MW. Hingga tahun ini pembangunan megaproyek ini sudah berjalan bertahap demi tahap dan menghabiskan dana sangat besar. Dana besar ini mayoritas digunakan untuk pembanguan pembangkit di seluruh wilayah Indonesia. Dana paling besar dialokasikan ke pembangunan di daerah Indonesia Timur. Hal ini disebabkan banyak faktor. Diperkirakan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit di wilayah Indonesia Timur dalam 10 tahun ke depan, pemerintah membutuhkan setidaknya US$ 11,5 miliar atau setara dengan  Rp. 152 triliun.

Semenjak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, megaproyek pemerintah membangun pembangkit listrik berdaya 35.000 MW sudah menyedot dana besar. Dalam perencanaan jangka pendek, wilayah Indonesia bagian timur menjadi fokus utama dalam pembangunan pembangkit. Hal ini mengingat pasokan listrik yang terbatas di willayah tersebut. Hal yang membuat pembangunan proyek ini, adalah potensi investasi di wilayah Indonesia timur yang belum termanfaatkan dikarenkan pasokan listrik sebagai infrastruktur vital belum memadai.

Diperkirakan kebutuhan dana untuk membangun pembangkit listrik di Indonesia Timur dalam 10 tahun ke depan mencapai US$ 11,5 miliar atau setara dengan Rp 152 triliun. Jumlah itu belum termasuk biaya membangun transmisi listrik. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2016, pemerintah bersama PT PLN Persero memperkirakan kebutuhan dana untuk membangun jaringan listrik di wilayah Indonesia Timur sejak 2016 hingga tahun 2025 mendatang mencapai US$ 21,7 miliar. Rata-rata membutuhkan dana US$ 2,2 miliar per tahun, tidak termasuk proyek IPP (Independent Power Plant atau pembangkit litsrik swasta).

Dalam perencanaan pembangunan pembangkit membutuhkan US$ 11,5 miliar, sistem penyaluran US$ 6 miliar dan sistem distribusi US$ 4,2 miliar. Mayoritas kebutuhan dana investasi untuk membangun pembangkit listrik itu terfokus pada tahun ini hingga 4 tahun ke depan sebesar US$ 1,4 miliar tahun ini dan US$ 2 miliar tahun depan. Kemudian, US$ 2 miliar tahun 2018 dan menurun menjadi US$ 1,1 miliar pada 2019. Sesuai dengan program percepatan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) secara nasional, yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2014 hingga 2019 nanti. Selain itu, pasca 2019 mendatang, proyek-proyek pembangkit listrik swasta juga akan semakin dominan.

Pembangunan pembangkit listrik di Indonesia Timur didanai salah satunya dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima PLN. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 yang memuat alokasi penambahan PMN kepada PLN sebesar Rp 13,5 triliun. Selain itu, dana PMN juga buat membangun transmisi dan distribusi listrik. Prioritas penggunaan PMN memang untuk medistribusikan listrik tegangan 20 kV ke bawah yang digunakan oleh masyarakat di daerah terpencil dan terluar.

Di sisi lain, Direktur Perencanaan PLN Nieke Widyawati menuturkan menuturkan bahwa Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) merupakan salah satu pembangkit yang tepat untuk dibangun di wilayah Indonesia Timur. Hal ini dikarenakan Pulau Jawa-Bali telah menganut sistem interkoneksi, di mana PLN akan membeli listrik dari energi yang lebih murah yaitu batubara. Sedangkan, untuk luar Jawa-Bali, belum menggunakan sistem interkoneksi. Jadi, PLN akan fokus meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah-daerah terpencil, bahkan sampai ke bagian Timur Indonesia, tanpa melihat harga yang paling murah.

PRAJABATAN PLN UDIKLAT BOGOR CIPTAKAN INOVASI MODUL PEMBELAJARAN

Saat ini, kegiatan Pra Jabatan PT PLN (Persero) Angkatan 53 sudah memasuki tahap pembidangan. Pada tahap tersebut sebanyak 71 siswa tidak hanya diwajibkan untuk belajar di kelas saja, tapi mereka juga memiliki project-project yang harus diselesaikan sebelum pembidangan selesai.

Salah satu contohnya yaitu dua dari empat kelas yang ada di Unit Pendidikan dan Pelatihan (Udiklat) Bogor memiliki projectpembuatan animasi dan system web yang harus diselesaikan maksimal sepuluh hari sebelum masa pembidangan selesai. Kedua kelas tersebut yaitu Sistem Informasi (SI) dan Teknik Pengolahan Data (TPD). Rr. Nindya Permata, seorang siswa TPD Diklat Bogor mengatakan, “Tugas animasinya itu tentang modul pembelajaran, interface pokoknya. Terus buatyang sistem, mereka dibagi menjadi beberapa tugas, ada tentang web base, diklat, keuangan, sama pengembangan instruktur.” Nindya menambahkan jika beberapa tugas tersebut dikerjakan oleh tujuh kelompok yang terdiri dari kelas SI dan TPD. “Animasi ada tiga kelompok, yaitu SI dua kelompok berjumlah sepuluh orang, terus TPD satu kelompok jumlahnya lima orang. Sisanya buat web, ada empat kelompok, yang dibagi SI tiga kelompok terdiri 20 orang, serta TPD 5 orang.” Lebih lanjut, Nindya menjelaskan jika tugas yang diberikan kepada kelas SI dan TPD bertujuan agar siswa mendapat pengalaman langsung dalam pembuatan system web dan animasi. Hal tersebut juga membuat siswa siap diterjunkan di lapangan baik ketika On the Job Trainning(OJT) maupun setelah diangkat menjadi pegawai. #HumasPLNProject #PLNUdiklatBogor #SiswaPrajabatan

Strategi PLN Disjaya Perangi Pencurian Listrik

#HumasPLNProject #PLNUdiklatBogor #SiswaPrajabatan

Listrik ilegal atau yang lebih dikenal dengan pencurian listrik memang bukan hal yang baru di kalangan masyarakat. Ada berbagai alasan mengapa masih banyak konsumen yang mencuri listrik, salah satunya disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi. Mulai dari rumah tangga, pedagang kaki lima, hingga industri pernah terlibat dalam aksi ilegal ini. Lalu apa dampaknya? Tentu saja kerugian yang diderita PLN, bahkan negara secara umumnya. Secara teknis, pencurian listrik menyebabkan kapasitas tenaga di gardu menjadi overload, sehingga sering terjadi pemadaman atau mati lampu.

Pernahkah kamu sedang asyik-asyiknya nonton tv atau mengerjakan tugas lalu tiba-tiba listrik mati? Menjengkelkan bukan? Pasti hal yang pertama kamu lakukan adalah menyalahkan PLN bukan? Komplain, cacian, makian pasti sudah kamu layangkan pada PLN. Padahal pemadaman listrik dapat disebabkan oleh berbagai salah satunya overload yang diakibatkan oleh pencurian listrik. Lantas hal apa yang sudah dilakukan PLN untuk mengatasi pencurian listrik ini?

Menurut Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Disjaya, Mambang Hartadi mengungkapkan ada dua cara yang dilakukan PLN yakni teknis dan non teknis. Secara teknis, PLN melakukan pemeriksaan rutin meteran pencatat konsumsi listrik yang biasanya terdapat pada bangunan pelanggan secara acak. Pemeriksaan rutin guna memburu para pelanggar ini dilakukan oleh tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

“Upaya teknis tersebut juga didukung dengan tindakan non teknis, dengan cara mengimbau masyarakat agar menggunakan listrik secara resmi melalui sosialisasi dan edukasi lainnya,” jelas Mambang, Senin (11/7).

Lebih lanjut Mambang menuturkan bahwa untuk memburu para pengguna listrik illegal di Disjaya, PLN juga menerima laporan dari masyarakat. PLN akan melakukan penindakan apabila terbukti konsumen tersebut melakukan pelanggaran.

Aksi yang digencarkan PLN untuk memberantas aksi pencurian listrik ini juga didukung oleh MUI dengan dikeluarkannya fatwa haram mencuri listrik. Mendapat respon positif tersebut, General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya, Syamsul Huda menyampaikan terima kasih kepada MUI serta terus mengimbau masyarakat agar berhenti melakukan tindakan yang merugikan negara tersebut.

"Memang haram hukumnya melakukan pencurian, tapi enggak banyak yang paham menggunakan listrik ilegal itu adalah mencuri. Dengan fatwa MUI, ini bisa mendukung kegiatan kami. Ini juga membantu agar umat muslim taat ibadahnya," tegas Syamsul, Senin(11/7).

Dilansir dari : http://bisnis.liputan6.com/read/2542787/jurus-pln-memburu-pelaku-pencurian-listrik

Apa sih peran Humas PLN?

Kondisi lapangan tidak selalu sama dengan apa yang ada di atas kertas di meja kerja kita. Maka, sebagai insan penghubung antara perusahaan dan masyarakat, Humas harus selalu siaga dan sigap untuk memanajemen konflik dengan masyarakat. Tak hanya humas, segenap jajaran PLN adalah abdi masyarakat dengan semangat melayani yang mengalir dalam nadi !
Majulah Abdi Bangsa !
‪#‎HumasPLNProject‬ ‪#‎PLNUdiklatBogor‬ ‪#‎SiswaPrajabatan‬

Strategi Implementasi Proyek 35.000 MW

Proyek 35.000 MW memang bukan target ringan yang mudah dicapai tanpa kerja keras (Presiden Jokowi, 7 April 2015).
Lantas mustahilkah proyek tersebut? Tentu tidak, PLN memiliki berbagai strategi implementasi proyek 35.000 MW tersebut. Seperti apa saja strateginya? 
‪#‎PLNUdiklatBogor‬ ‪#‎HumasPLNProject‬ ‪#‎SiswaPrajabatan‬

Safari Ramadhan Ala Pusdiklat PT. PLN (Persero)

Ada yang berbeda sore itu di Museum Listrik Taman Mini Indonesia (Kamis, 30/6). Lantunan ayat suci Al-Qur’an mengalun dengan indah, kursi-kursi berjajar rapi dihiasi hidangan berbuka puasa yang menggugah selera. Gelaran safari ramadhan lah yang sedang diadakan senja itu oleh Pusdiklat PT. PLN (Persero).

Dalam acara bertajuk “Ramadhan Bulan Pendidikan Membentuk Pribadi yang Profesional”, PLN mengadakan buka bersama anak yatim disertai pemberian santunan. Acara dimulai pukul 16.30, dan dibuka oleh penampilan marawis dari Lubang buaya serta penampilan musik dari siswa prajabatan angkatan 52 & 53 Udiklat Bogor. 

Wisnu Satrijono selaku General Manager Pusdiklat PLN pun turut hadir memberikan apresiasi atas penyelenggaraan safari ramadhan tersebut. Menjelang berbuka puasa acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada anak yatim yang hadir, siraman rohani oleh Ustadz Nurul Zainul Fuad, dan berbuka puasa bersama.

Memaknai ramadhan dengan berbagi, khususnya dalam bidang pendidikan merupakan misi yang ingin disampaikan Pusdiklat PT. PLN kepada publik. Berbagi kepada kader penerus bangsa, tak hanya merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan melainkan suatu kewajiban yang harus dijalankan secara terus menerus.